Anggota Komisi IV DPR RI Slamet saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Foto : Jaka/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mendesak pemerintah untuk serius menangani permasalahan logistik pangan, utamanya beras. Hal ini dikarenakan harga beras yang terus naik dan sulit didapatkan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, diketahui harga beras medium menyentuh angka Rp14.161. Angka ini jauh lebih mahal dibanding HET yang ditetapkan Bapanas (Badan Pangan Nasional) yang mematok HET beras medium di kisaran Rp10.900 hingga Rp11.800.

"Melalui pimpinan (DPR) agar pemerintah selalu serius untuk melakukan bagaimana kemudian harga beras ini bisa turun," kata Slamet saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Slamet mendesak pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan menjaga kesejahteraan petani, sekaligus memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan beras yang terjangkau.

Permasalahan yang ada di masyarakat saat ini, lanjut Slamet, tidak hanya pada naiknya harga beras di pasaran, tetapi, tingginya harga beras tersebut ternyata juga tidak dapat dinikmati oleh petani. Untuk itu, ia pun mendesak pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan menjaga kesejahteraan petani sekaligus memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan beras yang terjangkau.

"Kita sangat senang ketika kemudian harga beras ini yang harganya mahal ini dinikmati oleh petani, yang menjadi permasalahan adalah mahalnya harga beras tidak dinikmati oleh petani kita. Di saat yang sama ada rakyat kita yang mempunyai hak untuk mendapatkan beras dan terjangkau," jelas Politisi Fraksi PKS tersebut.

Lebih lanjut, Slamet menilai saat ini pemerintah tidak mampu mengendalikan pasar. Ia menyebut, hanya sebesar 2 persen potensi hasil pertanian Indonesia yang diserap oleh pemerintah, sisanya 98 persen hasil pertanian masih dikuasai oleh pihak swasta. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah benar-benar serius memastikan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.

"Saya harapkan pemerintah untuk serius menangani bagaimana kemudian logistik pangan ini dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani kita tetap dijaga dengan membeli seluruh potensi pertanian yang dipanen hari," lanjutnya. (bia/rdn)